Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ahok hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Tuntutan ini artinya, jika dalam dua tahun Ahok tidak terbukti mengulangi perbuatan serupa, maka ia bebas.
Baca Juga : TERBONGKAR SUDAHH..!!! Komisi III DPR Bongkar Kejanggalan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Kasus Ahok
Tuntutan ini dinilai aneh oleh banyak tokoh, termasuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono justru meminta masyarakat untuk legawa.
Lebih menohok, Wakil Sekretaris LPBH PBNU Djoko Edhi Abdurrahman mengajukan lima pertanyaan kunci kepada JPU terkait tuntutan yang aneh tersebut.
Baca Juga : Mengejutkan..!! Ferdinand: Kekalahan telah Menghukum Keangkuhan Kekuasaan yang Bahkan Menantang Tuhan
Djoko menilai JPU melanggar dua kata adil dalam Pancasila, yakni pada pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Ketidakadilan ini, menurutnya harus dilawan.
Ini lima pertanyaan kunci yang ia ajukan seperti dirilis Republika, Senin (24/4/2017):
Baca Juga : SANGAT MENGEJUTKAN..!!! Prabowo: Justru Pemerintah-lah Pelaku Makar karena mengimpor buruh asal China & biarkan pengibaran bendera China di Sulawesi
1. Sejak kapan dakwaan primer boleh diganti dakwaan subsider, yang bukti-buktinya terbukti di persidangan?
2. Sejak kapan tuntutan boleh membuang yurisprudensi hukum di mana tak seorang pun terpidana blasphemi (kasus Blasphemy/penghujatan) yang tidak masuk penjara?
3. Sejak kapan tuntutan hukum boleh tak mengambil bukti materil buku blasphemi Ahok, kampanye gubernur Babel Ahok?
Baca Juga : ANCAMAN KERASS..!! Kerahkan 34.627 Personel, Tidak Tanggung-tanggung Kapolda Metro Jaya: Siapapun yang
4. Sejak kapan tuntutan hukum diperboleh hukum tak mengambil bukti bahwa terdakwa mengulangi perbuatannya di Al Jazeera, Wifi berpasword 'kafir'?
5. Sejak kapan JPU boleh melanggar kode etik profesi?
Bagaimana jawaban JPU dan polisi? Kita tunggu saja.
sumber >> tarbiyah.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar